CIKARANG – Pemerhati kesehatan Wisnu Wardhani mengungkapkan, rencana Pemkab Bekasi membangun kantor Pemerintahan senilai Rp 200 miliar dinilai tidak terlalu mendesak.
Alasannya, masih banyak sekali permasalahan kesehatan di Kabupaten Bekasi.
“Masih banyak persoalan dan masalah kesehatan yang harus dibenahi di Kabupaten Bekasi, seperti kasus gizi buruk dan minimnya dokter spesial serta pengadaan alat untuk ruangan-ruangan intensif di rumah sakit, seperti ICU, PICU dan NICU yang masih sangat terbatas, sehingga banyak pasien yang tidak tertolong,” katanya.
Dia melihat selama ini anggaran untuk bidang kesehatan di Kabupaten Bekasi masih kurang. Karena angka pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dan tidak diimbangi dengan pembangunan fasilitas kesehatan di berbagai sektor, seperti pembangunan Puskesmas dan penambahan armada ambulan di setiap desa.
“Idealnya satu desa di Kabupaten Bekasi memiliki 1 unit mobil ambulance sehingga memudahkan masyarakat apabila dalam keadaan darurat dan harus cepat mendapatkan penanganan,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Bekasi menurut Wisnu, sudah seharusnya memprioritaskan anggaran kesehatan bagi warganya ditengah era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) saat ini.
Hal tersebut menurutnya sesuai dengan Universal Health Coverage (UHC) atau Jaminan Kesehatan Semesta yang bertujuan untuk memastikan semua orang mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan tanpa harus mengalami kesulitan pembayaran.
Untuki diketahui, Pemerintah Kabupaten Bekasi telah menyiapkan dana Rp200 miliar untuk membangun gedung 16 lantai di Kompleks Pemkab Bekasi, Desa Sukahami, Kecamatan Cikarang Pusat.
Pembangunan gedung ini ditargetkan mulai dikerjakan pada Maret 2018 dan rampung akhir tahun 2019 sehingga di tahun 2020 sudah bisa digunakan.(jie)
