CIKARANG – Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Aria Dwi Nugraha, Rabu, (15/4/2020), mempertanyakan kajian Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang terjadi di wilayahnya termasuk skema distribusi bantuan bagi masyarakat terdampak Covid 19.
“Sebenarnya kajian PSBB di Kabupaten Bekasi seperti apa. Kenapa pasar tradisional ditutup. Dan hari ini pertama PSBB saya dapat laporan masih ada pabrik di kawasan industri masih tetap dibiarkan dibuka,” tegasnya.
Bahkan kata Aria, karyawan atau buruh yang bekerja di pabrik Kabupaten Bekasi harusnya mendapat perlindungan saat PSBB sekarang ini.
“Saya prihatin dengan kondisi PSBB. Seperti apa sih bentuk kajian PSBB diwilyah kita. Itu salah satu bentuk keprihatinan saya. Mobil-mobil antar jemput karyawan masih beroperasi setiap paginya tanpa ada standar jarak didalamnya. Ini bagaimana, emang Pemda mau menganggap kawan-kawan buruh ini bukan manusia yang terdampak Covid 19,” katanya.
Berkaitan dengan kajian PSBB, sebagai Ketua DPRD dirinya tidak pernah diajak komunikasi perihal kajian tersebut, termasuk persiapan PSBB dan teknis pelaksanaannya.
PSBB dihari pertama ini dengan kaitan pendataan harusnya sudah selesai, tapi yang terjadi dibawah masih saja ngurusin data-data, adanya tumpang tindih data jangan sampai terjadi.
“Harusnya sekarang sudah pengaplikasian apa yang sudah disiapkan sebelum pelaksanaan PSBB dihari pertama. Sembako segera distribusikan, bantuan materi, dan pangan langsung bisa diberikan pada semua yang terdampak Covid 19. Semuanya…,” tegasnya.
Bantuan dari pusat, Provinsi, dan anggaran dari Pemkab Bekasi Rp 240 Miliar masih mampu memberikan bantuan sepenuhnya untuk masyarakat Kabupaten Bekasi.
“Dengar informasi bantuan pakai kuota. Udah jangan pake kuota, kasih aja semuanya,” tegasnya.(*)
