CIKARANG – Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi, Jamaludin menegaskan, jika ada yang ingin menggugat Pemkab Bekasi itu merupakan hal setiap warga negara.
Pernyataan tersebut diungkap lantaran adanya rencana PT Tirta Dhea Addonics Pratama selaku pemenang lelang tender gedung 16 lantai menggugat 200 miliar kepada Bupati Bekasi, dan Dinas PUPR.
“Itu hak mereka kalau memang mau menggugat, kita tidak akan berkomentar lebih jauh,” bebernya.
Ditegaskan Jamal, dalam persoalan pembatalan gedung 16 lantai bukan bicara soal DED, tetapi ada persoalan regulasi lain yang belum di tempuh.
Rencana pembangunan gedung 16 lantai sudah terpenuhi terutama Detail Engginering Desain (DED). Menurut pria asal Cibarusah ini yang jadi masalah cuma ada regulasi yang belum di tempuh. Dia khawatir jika itu tetap dilaksanakan akan berdampak ke Dinas PUPR Kabupaten Bekasi.
PUPR Kabupaten Bekasi sedang menempuh prosedur yang menjadi persyaratan dalam peraturan Presiden (Perpres) 73 tahun 2011, dimana maksimal pembangunan gedung pemerintahan itu 8 lantai.
“Dalam Perpres itu ada aturanya, apabila lebih dari 8 lantai maka harus mendapat rekomendasi dari menteri,” terangnya.
Pmbatalan lelang kata Jamal, sudah diketahui Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin. Selain pembatalan, kegiatan pembangunan gedung 16 lantai tidak akan diserap.
Untuk Studi Kelayakan atau Feasibility Study (FS), di kompleks Pemda jadi tidak perlu lagi jadi cukup di masterplan, baru blok plan (yang menunjukan tempat gedung tersebut).
“Kecuali bangunannya dibangun diluar lingkungan Pemkab baru butuh FS, karena masih di dalam kompleks pemda yang merupakan bagian blok plan yang ada,” imbuhnya.
Tidak jadi masalah meski DED gedung 16 lantainya sudah jadi dan tidak digunakan akibat pembatalan pembangunan di tahun 2018, walaupun membangunnya di tahun yang akan datang (2019-red).
“Secara teknis kita tidak ada masalah dalam pembangunan gedung 16 lantai,” tegasnya.
